Selasa, 19 November 2013

Nasib kerjasama pertahanan ri-australia ??



Pemerintah Indonesia akan meminta Australia untuk menjelaskan mengenai isu penyadapan ini ke publik. Sebab, kata Djoko, isu penyadapan ini akan mengganggu hubungan kedua negara.Pemerintah RI meminta Menteri Luar Negeri Marty Netalegawa segera menyampaikan sikap ini ke Pemerintah Australia. Sebelumnya, harian Inggris, The Guardian, dan Australia, Sydney Morning Herald (SMH), sama-sama membongkar praktik busuk Badan Intelijen Australia (DSD) yang berupaya menyadap komunikasi pribadi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan pejabat tinggi lain.

Dokumen yang berhasil diperoleh oleh Guardian yakni berupa materi presentasi dalam format Power Point milik DSD yang berlabel 'top secret'. Di dalam dokumen tersebut tertera target penyadapan DSD dan jenis peralatan komunikasi yang dimiliki oleh para target. Data panggilan di dalam slide itu mencakup nomor si penelepon, nomor tujuan telepon keluar, lama durasi percakapan di telepon dan jenis komunikasi yang dilakukan Presiden SBY, apakah itu SMS atau panggilan suara.

Pada praktik selanjutnya, daftar semacam ini juga dibuat DSD bagi target mereka lainnya. Dalam slide lain bahkan tertulis "Isi Pembicaraan yang Harus Dimiliki".

Berikut pejabat Indonesia dan ponsel pribadinya yang disadap Australia:
Susilo Bambang Yudhoyono (Presiden): Nokia E90-1
Kristiani Herawati( Ibu Negara): Nokia E90-1
Boediono (Wakil Presiden): BB Bold (9000)
Jusuf Kalla (mantan Wakil Presiden): Samsung SGH-Z370
Dino Patti Djalal (Juru Bicara Kepresidenan): BB Bold (9000)
Andi Mallarangeng (Juru Bicara Kepresidenan): Nokia E71-1
Hatta Rajasa (Sekretaris Negara): Nokia E90-1
Sri Mulyani (Menko Ekonomi): Nokia E90-1
Widodo AS (Menko Polkam): Nokia E66-1
Sofyan Djalil (Menteri BUMN): Nokia E90-1

Sebelumnya Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengaku sulit untuk membuktikan penyadapan yang diduga dilakukan oleh Australia karena bukti hanya bisa melalui dua sumber. Menurutnya Bukti penyadapan bisa diperoleh melalui dua sumber, yakni dari intelijen dalam negeri dan pengakuan negara penyadap. Ini di katkannya beberapa waktu lalu saat menerima kunjungan Menhan Australia David Johnston, di Kantor Kemhan, Jakarta, Jumat 8 November 2013 lalu.

Pernyataan Menteri Pertahanan Australia David Johnston belum bisa menjawab pertanyaan Indonesia. "Isu penyadapan termasuk makro dan menjadi urusan Menteri Luar Negeri Australia," kata Purnomo menirukan jawaban David Johnston. Menurut Menhan Australia, isu penyadapan tersebut telah dibahas pada level yang lebih tinggi oleh Menlu Indonesia dan Menlu Australia. Namun demikian, Australia pun menyatakan komitmennya dalam menjaga kerja sama yang baik di antara kedua negara.

Purnomo menjelaskan, pertemuannya dengan Johnston bebrapa waktu lalu untuk membahas mengenai kerja sama pertahanan. Indonesia dianggap sebagai negara tetangga yang paling diprioritaskan dalam kerja sama pertahanan. Purnomo pun telah bertanya kepada Lembaga Sandi Negara bahwa jaringan komunikasi Kementerian yang dia pimpin aman dari penyadapan. Nah jika masalah pertahanan menjadi prioritas Negara mereka, lantas apakah ini masih bisa di lanjutkan ??
Sumber :

Tidak ada komentar:

Posting Komentar