Pro dan kontra penutupan terminal lebak bulus

Bukan hanya para sopir, karyawan dan penumpang yang resah akibat rencana penutupan terminal AKAP Lebakbulus, Jakarta Selatan. Para pedagang asongan kini bingung karena mereka terancam kehilangan sumber penghasilan.

"Ya pasti kena ke kita juga. Kalo terminal tutup, kita jualan ke siapa?" kata Mia (40), salah seorang pedagang asongan di terminal AKAP Lebakbulus, Minggu (5/1/2014).

Mia yang memiliki satu orang anak kini kebingungan karena tempat ia mencari nafkah akan ditutup. Ia mengaku belum ada pihak dari mana pun yang menawarkan solusi bagi para pedagang asongan yang sudah bertahun-tahun berdagang.

"Kalau kita ikut pindah ke terminal Kampung Rambutan, di sana kan sudah ada pedagang yang lama. Kita susah mau masuk juga," keluh pedagang kopi dan mie instan ini.

Rencana penutupan terminal mulai tanggal 7 Januari 2014 juga dikeluhkan pedagang lainnya, Gito (46). Pria yang sudah setahun berjualan minuman panas ini belum tahu kelanjutan nasibnya setelah terminal ditutup.

"Di sini tuh strategis. Selama ini bisa cukuplah untuk menghidupi keluarga. Kalau ditutup, saya belum tahu mau lanjut ke mana," ucapnya pelan.

Penutupan terminal AKAP Lebakbulus dilakukan untuk melancarkan pembangunan proyek MRT. Rencananya, bus-bus antar kota yang tadinya menuju Lebak Bulus akan dialihkan ke terminal Kampung Rambutan, terminal Pulogadung, dan terminal Kalideres.

sumber :

http://news.detik.com/read/2014/01/05/170354/2458672/10/terminal-akap-lebakbulus-ditutup-pedagang-kebingungan

Dampak kelemahan rupiah terhadap daya beli masyarakat

Guncangan pada industri keuangan membuat inflasi hingga akhir tahun diperkirakan akan berada pada kisaran 8-9 persen. Kondisi ini dipastikan akan melemahkan daya beli masyarakat. Bank Indonesia berupaya menggunakan bauran kebijakan untuk menjaga inflasi tetap terkendali.

Senin (26/8), Samuel Sekuritas dan PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) memprediksi bahwa inflasi akan menembus angka 9 persen.

Kepala ekonom Samuel Sekuritas Lana Soelistianingsih, menyebut, tingginya inflasi ini harus disikapi dengan hati-hati oleh pemerintah karena akan berdampak ke hal lain seperti kenaikan yield (imbal hasil) obligasi sehingga akan menambah beban utang pemerintah. Menurutnya, paket kebijakan yang ditawarkan pemerintah membuka kuota impor tidak akan membuat harga di dalam negeri turun, karena pelemahan rupiah cukup dalam.  

Sementara itu, banyak kalangan menilai paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah Jumat (23/8) lalu sangat terlambat dan tidak menyelesaikan masalah. Para ekonom melihat bahwa persoalan yang dihadapi saat ini bukan semata pelemahan rupiah, tapi jauh lebih fundamental dari itu, yakni perlambatan ekonomi.

Ekonom dari Universitas Atmajaya, Agustinus Prasetyantoko, menilai pemerintah seharusnya sejak pertengahan tahun lalu sudah bisa mengindikasi terjadinya situasi perlambatan ekonomi dan kondisi defisit neraca perdagangan seperti yang terjadi saat ini. “Kenapa paket yang isinya mengatasi dua persoalan itu baru keluar sekarang ketika ada isu nilai tukar?” kata Agustinus di Jakarta, Minggu (25/8).

Ia menambahkan, pemerintah seharusnya tidak berkutat pada permasalahan pelemahan rupiah. “Pelemahan rupiah itu muncul karena masalah yang lebih fundamental,” kata dia. Persoalan yang lebih fundamental, menurutnya, terjadinya perlambatan ekonomi yang menyebabkan defisit neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan.

Pengamat ekonomi Revrisond Baswir menilai paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah bersifat reaksioner. Situasi buruk ekonomi yang terjadi saat ini menurutnya akibat dari pemerintah lengah dan terlena pada angka pertumbuhan ekonomi pada dua tahun terakhir. “Pemerintah lengah lalu bertindak setelah situasi memburuk,” katanya.

Pemerintah dianggapnya tidak serius di dalam menjaga dan meningkatkan perekonomian termasuk bagaimana menggenjot nilai ekspor dan impor. “ Akibatnya neraca defisa merosot drastis,” ujar dia.

Ekonom PT BBCA, David Sumual menilai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak menembak dua permasalahan sekaligus, justru saling bertolak belakang. Menurutnya yang terpenting saat ini memperbaiki transaksi berjalan dibandingkan mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen.

Inflasi yang tinggi ini, menurut David, juga berdampak dari pelemahan nilai tukar yang cukup tajam sehingga perlu ada upaya pemerintah menjaga nilai tukar agar membaik. Selain itu, David mengatakan harga barang cenderung memiliki harga baru, terutama barang berkonten impor. “Harga barang kemarin sudah naik, sekarang bersiap-siap naik lagi, tapi kita tahu kan daya beli saat ini sedang turun. Ini dilema bagi mereka juga,” tuturnya.

Pengamat ekonomi, Rully Nova melihat inflasi pada Agustus akan cenderung lebih rendah dibandingkan Juli. Namun saat ini ditaksir tetap masih tetap tinggi mengingat harga pangan masih cukup tinggi.

Hingga akhir tahun, ia melihat inflasi berpeluang di kisaran 7,25-8 persen karena pada September maupun Oktober berpeluang deflasi. “Di bulan ini ada panen raya dan pasca-Lebaran biasa daya beli masyarakat menurun," ucapnya.

Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Franky Sibarani berpendapat ketergantungan pada produk-produk berbahan primer sebagai salah satu faktor yang menyebabkan sulitnya situasi ekonomi saat ini.

Di Atas 1 Persen

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan inflasi pada Agustus dikhawatirkan akan di atas 1 persen. Ini karena hingga minggu ke-2, inflasi sudah terekam sebesar 1,3 persen. Agus mengatakan telah memberi informasi ke pemerintah terkait harga-harga pangan seperti daging sapi, ayam yang masih cenderung tinggi.

Sementara itu, pelemahan nilai tukar rupiah menurutnya, belum berpengaruh besar terhadap inflasi, pasalnya harga komoditas impor justru mengalami penurunan. “Jadi kami koordinasi dengan pemda, hati-hati jaga distribusi, pengadaan pangan, juga komoditas-komoditas kemarin yang menjadi sumber peningkatan inflasi kelihatannya belum bisa dinetralkan benar,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan pemerintah menerbitkan paket kebijakan ekonomi sebagai respons atas perkembangan ekonomi terkini dan untuk menenangkan pelaku pasar keuangan. "Kalau pengaruh eksternal kita tidak bisa kontrol, tapi kalau ada kelemahan domestik kita benahi agar investor melihat pemerintah aware dan serius, dan mereka tidak panik," ungkapnya.

Chatib menjelaskan, paket kebijakan tersebut bermanfaat untuk menekan defisit transaksi berjalan yang menyebabkan pelemahan rupiah serta anjloknya IHSG, dan agar pertumbuhan ekonomi tetap berkesinambungan.

Ia mengatakan dalam paket itu, pemerintah memberikan insentif agar laba perusahaan meningkat dan tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) serta mencabut pembatasan kuota ekspor bahan mineral hingga 2014.

"Kita mendorong ekspor bahan mineral, jadi kalau mau ekspor tidak ada batasan sekian dan tinggal membayar bea keluar, artinya kita mengubah ekstraksi kuantitatif menjadi harga. Sifatnya temporer sampai berlaku pada hilirisasi 2014," jelasnya.

Terpisah, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Susilo Siswoutomo menyatakan, pemerintah serius memfasilitasi industri nasional agar kelak menjadi tuan rumah di negeri sendiri, tetapi untuk mewujudkannya memerlukan kebersamaan terutama peran aktif pengusaha serta pemerintah daerah.

"Empat paket kebijakan penyelamatan ekonomi, bukan 'omong doang', tetapi pelaksanaannya memerlukan kebersamaan. Pemerintah sungguh-sungguh akan memangkas perizinan usaha, supaya investasi masuk, perekonomian bergerak, lapangan kerja terbuka, dan industri dengan kandungan dalam negeri sebagai aset bangsa menjadi tuan di negeri sendiri," ungkapnya.

Paket kebijakan penyelamatan ekonomi itu terdiri atas empat hal. Pertama, perbaikan defisit transaksi berjalan dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dengan mendorong ekspor dan keringanan pajak kepada industri tertentu. Pemerintah juga akan menetapkan pajak barang mewah lebih tinggi untuk mobil CBU dan barang-barang impor bermerek dari rata-rata 75 persen menjadi 125-150 persen.

Kedua, menjaga pertumbuhan ekonomi. Pemerintah akan memastikan defisit dalam APBNP 2013 tetap 2,38 persen dan pembiayaan aman.

Ketiga, menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah berkoordinasi dengan BI untuk menjaga gejolak harga dan inflasi dengan mengubah tata niaga daging sapi dan hortikultura, dari impor berdasarkan kuota menjadi mekanisme impor dengan mengandalkan harga. Keempat, mempercepat investasi. Pemerintah akan mengefektifkan sistem layanan terpadu satu pintu perizinan investasi. (CR-38/Ant)

Sumber :

http://www.shnews.co/detile-23908-daya-beli-masyarakat-turun.html#

pemisahan BI dan OJK

Bank Indonesia (BI) mengajukan diri sebagai anggota dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sekaligus sebagai Chief Supervisory Officer otoritas pengawasan bank jika nantinya OJK tersebut dilahirkan.

Hal tersebut diungkapkan oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia S Budi Rochadi dalam RDP dengan Komisi XI di Gedung DPR-RI, Jakarta, Selasa (2/2/2010).

"Struktur yang paling tepat untuk meminimalisir permasalahan dengan tetap memperhatikan situasi perbankan dan keuangan baik nasional dan global adalah struktur yang menempatkan kegiatan operasional pengawasan bank tetap berada di Bank Indonesia," papar Budi.

Sistem pengawasan lembaga keuangan ini, lanjut Budi, dapat dituangkan dalam suatu model dimana Deputi Gubernur Bank Indonesia bidang pengawasan yang secara ex-officio akan menjadi anggota dewan komisioner OJK.

"Dan kebijakan pengawasan bank sepenuhnya menjadi kewenangan OJK," tegas Budi.

Ia menjelaskan nantinya sharing informasi dan koordinasi antara OJK dengan bank sentral akan berjalan dengan baik karena Chief Supervisory Officer otoritas pengawasan bank dijabat oleh salah satu Deputi.

"Karena pemisahan fungsi pengawasan bank dari Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh pasal 34 UU tentang Bank Indonesia tahun 1999 akan mengakibatkan kurang optimalnya peran Bank Indonesia dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana kebijakan moneter, sistem pembayaran dan stabilitas sistem keuangan," tambahnya.

Budi menambahkan, dari pengalaman krisis, tidak ada sistem pengawasan model apapun yang sepenuhnya dapat menghindarkan suatu negara dari krisis keuangan.

"Baik pengawasan yang dilakukan secara atap atau OJK tadi atau pengawasan yang dilakukan oleh masing-masing otoritas atau non OJK," tutup Budi.

(dru/qom)

Sumber :

http://finance.detik.com/read/2010/02/02/163709/1291320/5/bi-ingin-tetap-ambil-bagian-pengawasan-bank-di-ojk

intensitas banjir pra dan pasca jokowi

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku pusing. Hal itu dia lontarkan sesaat sebelum mengikuti rapat bersama Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, dan Sekjen Kementerian PU Agus Wijanarko di Posko Pengamatan Bendung Katulampa, Bogor, Jawa Barat, Senin (20/1/2014) pagi.

"Pusing saya ngebahas ini (banjir)," ucap Jokowi dengan nada berseloroh kepada Gubernur Jawa Barat Achmad Heryawan dan pejabat lainnya sebelum memulai pertemuan.

Ucapan Jokowi langsung disambut tawa pejabat lainnya yang hadir dalam pertemuan itu. Selain menteri dan gubernur, hadir juga Kepala Wilayah Sungai Besar Ciliwung-Cisadane
T Iskandar, Sekjen Kementerian PU Agus Wijanarko, Wali Kota Bogor Diani Budiarto, Bupati Bogor H Rachmat Yasin, Wakil Wali Kota Depok Idris Abdul Shomad, dan pejabat dari Pemkot Tangerang.

Pertemuan berlangsung tertutup. Sejumlah wartawan mencoba mencuri kesempatan untuk mendengar isi pertemuan lewat kaca jendela di pos tersebut. Hujan turun dengan intensitas sedang di kawasan Katulampa, Bogor Timur, saat pertemuan itu. Debit air Sungai Ciliwung terpantau di menara Bendung Katulampa setinggi 70 sentimeter atau Siaga 4.

Walaupun mengaku pusing, Jokowi optimistis dapat menyelesaikan masalah banjir. Keyakinan ini karena dia mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Banten, dan pemerintah pusat.

"Ini (pembangunan bendungan) akan mengurangi air yang masuk ke Jakarta sekitar 40 persen," ujar Jokowi.

Ia menambahkan, penanggulangan banjir di Jakarta akan lebih masif dengan adanya normalisasi sungai dan waduk yang ada di Ibu Kota.

"Tetapi, nanti apabila normalisasi sungai waduk dilakukan, insya Allah akan bisa mengurangi banjir dan di Jakarta," katanya.

Dari hasil rapat koordinasi itu ada tiga pendekatan, yaitu pendekatan struktural, non-struktural, dan pendekatan kepada masyarakat. Pendekatan struktural, menurut Ahmad Heryawan, dengan membangun waduk, yakni di Sukamahi di Kecamatan Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat, satu lagi di Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Kemudian, membuat sodetan di Sungai Ciliwung ke Kanal Banjir Timur dan ke Sungai Cisadane, revitalisasi situ-situ sebelum ke Jakarta dan normalisasi Ciliwung dan Cisadane. Ditambah juga oleh konvervasi Ciliwung-Cisadane dan lain-lain.

Adapun langkah non-struktural yaitu akan dibuat penghijauan di daerah aliran sungai, dengan memberi jarak 20 meter terhadap permukiman warga serta penertiban Sungai Ciliwung. Kemudian ketiga, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penanganan sampah berbasis masyarakat, gerakan Ciliwung bersih, serta gerakan menanam 1 miliar pohon di daerah aliran Ciliwung dan Cisadane.

Untuk kesepakatan non-struktural maupun pemberdayaan masyarakat akan menjadi otoritas sepenuhnya pemerintah daerah masing-masing, yaitu Jawa Barat dan DKI Jakarta. (wartakota/wid/tribunnews/bah/nic)

Sumber : 

http://megapolitan.kompas.com/read/2014/01/21/1024371/Jokowi.Pusing.Saya.Ngebahas.Banjir

Mungkinkah Dolar Tembus Rp 13.000 di Tahun 2014?

Dolar AS terus menguat terhadap rupiah akhir tahun 2013 ini. Akankah dolar menembus level Rp 13.000 di tahun 2014 nanti?

"Sepertinya level Rp 13.000/US$ akan terlihat di awal tahun depan. Apalagi jika benar AS akan menghentikan stimulus. Saat ini stimulus masih berjalan meski berkurang menjadi U$ 75 miliar per bulan," kata Senior Analyst dan Corporate Trainer PT Millennium Penata Futures, Suluh Adil Wicaksono ketika berbincang dengan detikFinance, Minggu (25/12/2013)

Dijelaskan Suluh, faktor eksternal lebih dominan mempengaruhi nilai tukar rupiah. Apalagi ditambah faktor internal seperti current account dan neraca perdagangan yang kurang baik.

Ia menceritakan, rupiah melemah untuk pertama kalinya di bulan Agustus-September 2013 kemarin yang menembus level Rp 9.500-10.000/US$.

"BI masih adem ayem dan menggunakan cadangan devisa kita untuk melakukan intervensi rupiah. Kemudian menaikkan tingkat suku bunga untuk mengerem pelepasan rupiah. Tetapi nampaknya belum efektif," kata Dia.

Kemudian pada November-Desember 2013 rupiah terus melemah membentuk equilibrium baru dari Rp 10.000/US$ menjadi Rp 11.000/US$. Dan saat ini di Rp 12.200/US$.

"Inflasi yang tinggi hingga 8,3% membuat BI dan pemerintah lebih waspada dalam mengeluarkan kebijakan. Defisit neraca perdagangan beberapa bulan terakhir membuat pertumbuhan ekonomi kita hanya dikisaran 5%. Rupiah terlihat tertekan terhadap dolar. Permintaan dolar di akhir tahun meningkat membuat rupiah semakin terpuruk," tuturnya.

sumber : 

http://finance.detik.com/read/2013/12/25/171823/2451469/6/mungkinkah-dolar-tembus-rp-13000-di-tahun-2014?f9911013