Ini Temuan dan Kesimpulan Audit Forensik Century BPK

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI telah menemukan 13 temuan penting dalam hasil audit forensik kasus Century. Ketua BPK Hadi Purnomo mengatakan, temuan-temuan tersebut merupakan sejumlah transaksi tidak wajar terkait kasus Century yang telah merugikan negara dan masyarakat.
"Dan temuan itu dikategorikan berdasar transaksi yang dilakukan, baik sebelum maupun sesudah Bank Century diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), termasuk mengungkapkan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut," ujar Hadi saat memaparkan hasil audit kepada pimpinan DPR, di Kompleks DPR, Jakarta, Jumat (23/12/2011).

Berikut ini adalah 13 temuan dan kesimpulan BPK yang disusun anggota BPK Taufiqurrahman Ruki:
1. Dana hasil penjualan Surat-Surat Berharga (SSB) US Treasury Strips Bank Century (BC) sebesar 29,77 juta dollar AS digelapkan oleh FGAH (Sdr HAW dan Sdr RAR). BPK berkesimpulan bahwa patut diduga telah terjadi penggelapan hasil penjualan US Treasure Strips (UTS) yang menjadi hak BC sebesar 29,77 juta dollar AS oleh HAW dan RAR sebagai pemilik FGAH, yang merugikan BC karena telah membebani Penyertaan Modal Sementara (PMS).

2. Transaksi pengalihan dana hasil penjualan SSB US Treasury Strips (UTS) BC sebesar 7 juta dollar AS dijadikan deposito PT AI di BC dan merugikan BC. Dalam temuan ini, BPK berkesimpulan pengalihan dana hasil penjualan SSB oleh Kepala Divisi Treasury BC berinisial DHI menjadi deposito PT AI di BC sebesar 7 juta dollar AS tidak wajar karena diduga tidak ada transaksi yang mendasarinya, dan merugikan BC sehingga akhirnya membebani PMS.

3. SSB yang diperjanjikan dalam skema Assets Management Agreement sebesar 163,48 juta dollar AS telah jatuh tempo, tetapi tidak dapat dicairkan. BPK berkesimpulan, salah satu orang yang berperan dengan inisial THL patut diduga telah melakukan perbuatan hukum, yaitu tidak memenuhi jaminan sebesar 163,8 juta dollar AS untuk keuntungan BC saat AMA jatuh tempo. (Temuan berdasarkan transaksi kredit)

4. Dana hasil pencairan kredit kepada 11 debitor tidak digunakan sesuai tujuan pemberian kredit. BPK menyimpulkan, pemberian kepada 11 debitor, yakni PT AII, PT SCI, PT CKHU, PT CIA, PT PDUB, PT AIG, PT AI, PT ADI, PT IP, PT CMP, dan PT WWR, diduga tidak wajar karena melanggar ketentuan perkreditan pada BC.

5. Hasil penjualan aset eks jaminan kredit oleh PT TNS sebesar Rp 58,31 miliar dan Rp 9,55 miliar tidak disetor ke BC. Dalam temuan ini, BPK menyimpulkan diduga terjadi penggelapan atas uang hasil penjualan 44 kavling aset eks jaminan PT BMJA senilai Rp 62,06 miliar oleh Direktur Utama PT TNS berinisial TK dan rekannya RT dengan cara tidak menyetorkan hasil penjualan kavling tersebut ke BC. *Transaksi letter of credit (L/C)*

6. Pencairan margin deposit jaminan beberapa debitor L/C bermasalah dilakukan sebelum L/C jatuh tempo untuk keperluan di luar kewajiban akseptasi L/C. Kesimpulan BPK yakni pencairan jaminan margin deposit sebagai jaminan L/C sebesar Rp 34,03 miliar dan 2,15 juta dollar AS digunakan untuk keperluan yang tidak terkait dengan pelunasan L/C yang dijamin sehingga merugikan BC.

7. Sdri DT menutup ketekoran dana valas sebesar 18 juta dollar AS dengan deposito milik Sdr BS nasabah BC. Dalam temuan ini, BPK menyimpulkan penggantian deposito BS yang digunakan Kepala Divisi Bank Notes BC berinisial DT untuk menutup kerugian kas valas sebesar 18 juta dollar AS seharusnya tidak menjadi beban PMS, tetapi diganti oleh DT sesuai dengan pengakuan utang yang bersangkutan dalam putusan PN Jakarta Utara No.413/PSdri.DT.G/PN.JKT.UT tertanggal 10 Juni 2010.

8. Sebagian dana valas yang diduga digelapkan Sdri DT mengalir kepada Sdr ZEM pada tahun 2008 sebesar 392.110 dollar AS. Dalam temuan ini, BPK belum mengambil kesimpulan karena belum memperoleh data yang memadai atas transaksi ZEM periode 2005-2007. Menurut keterangan Kepala Bagian Valas Bank Notes BC berinisial TIT, dana tersebut dikuasai oleh DT. *Transaksi dana pihak ketiga terafiliasi*

9. Aliran dana dari PT CBI kepada Sdr BM sebesar Rp 1 miliar berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. BPK berkesimpulan terdapat aliran dana dari PT CBI kepada BM yang berpotensi menimbulkan konflik mengingat jabatannya sebagai Deputi BI Bidang IV yang berperan memutuskan pemberian FPJP kepada BC.

10. Penambahan rekening PT ADI di BC sebesar Rp 23 miliar tanpa ada aliran dana masuk ke BC. Dalam temuan ini, BPK menyimpulkan, aliran dana ke rekening PT ADI tidak wajar karena tidak dapat dibuktikan adanya aliran dana dari PT PPM kepada BC untuk keuntungan PT ADI. *Transaksi dana pihak ketiga tidak terafiliasi*

11. Pemberian cashback sebagai kickback oknum BUMN/BUMD/yayasan. Kesimpulan BPK dalam temuan ini, yaitu aliran dana kepada oknum direksi BUMN/BUMD/yayasan lainnya tersebut sebesar Rp 1,32 miliar diduga merupakan kickback kepada pengurus BUMN/BUMD/yayasan tersebut. *Transaksi PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia (PT ADI)*

12. Aliran dana BC sebesar Rp Rp 465,10 miliar kepada PT ADI dan nasabah PT ADI merugikan BC dan membebani PMS. BPK berkesimpulan aliran dana dari BC sebesar Rp 465,10 miliar kepada PT ADI dan nasabahnya tidak wajar karena diduga tidak ada yang mendasarinya dan merugikan BC sebesar Rp 427,35 miliar.

13. Aliran dana BC dari saudara AR tidak wajar karena tidak ada transaksi yang mendasarinya. Dalam temuan ini BPK menyimpulkan aliran dana BC ke salah satu nasabah BC yang juga investor PT ADi berinisial AR melalui PT AII sebesar Rp 24 miliar tidak wajar karena tidak ada transaksi yang mendasarinya.

Selain 13 temuan tersebut, BPK juga membuka dua fakta penting yang ditemukan selama pemeriksaan. Dua fakta itu yakni:
1. Aliran dana dari Sdr SS dan Sdri SL ke PT Media Nusa Pradana (MNP) yang menerbitkan koran Jurnal Nasional (Jurnas). BPK menemukan, selama periode 2006 sampai dengan 2009 terdapat aliran dana dari seorang pengusaha berinisial BS. Kemudian, melalui proses berbagai tahap, dana dari BS kepada anak perusahaannya yang dipegang anaknya (SS) itu masuk sejak 2006-2009 untuk operasional PT MNP sebesar Rp 100,95 miliar. Dalam temuan ini, BPK belum menemukan hubungan antara aliran dana tersebut dengan kasus BC.
2. Transaksi penukaran valas dan penyetoran hasil penukaran valas dari HEW, dan Sdr SKS. HEW dan SKS (istri HEW) adalah nasabah BC sejak Januari 2007. BPK berkesimpulan, transaksi HEW dan SKS itu patut diduga tidak wajar karena AFR, petugas Bank Century, menyatakan tidak pernah menerima fisik valas dari SKS dan HEW untuk ditukarkan ke rupiah. Namun, BPK belum menyimpulkan hubungan transaksi ini dengan kasus BC karena belum menemukan sumber dana valas yang ditukarkan.

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2011/12/23/23421754/Ini.Temuan.dan.Kesimpulan.Audit.Forensik.Century.BPK

Badai Ganas Haiyan Tewaskan 10.000 Jiwa di Filipina Selatan

Sekurangnya 10.000 orang tewas akibat terjangan badai sangat ganas Topan Haiyan di Kota Tacloban dan ratusan lainnya di sejumlah daerah di bagian tengah Filipina pada Jumat malam. Sedangkan ratusan ribu orang kehilangan tempat tinggal. Topan ganas itu telah meluluhlantakkan seluruh rumah, sekolah dan bandara di Tacloban.

Dilansir BBC, hingga Minggu malam tim SAR belum berhasil menjangkau sejumlah kota kecil dan desa-desa yang terisolasi sejak badai menyerang. Di banyak tempat, tidak ada air bersih, tidak ada listrik dan hanya ada sedikit makanan.

Warga yang selamat menjarah sejumlah toko, bahkan termasuk toko elektronik untuk dijual guna mendapatkan makanan. Ribuan tentara telah dikerahkan ke zona bencana dan pesawat kargo militer terbang untuk mengangkut pasokan makanan. Namun tim SAR mengalami kesulitan karena jalan-jalan yang rusak dan puing-puing bangunan.

Paus Franciskus berjanji akan membantu para korban di negara yang penduduknya menganut Katolik. Sementara Presiden Amerika Barack Obama menyatakan sangat berduka atas banyaknya nyawa yang hilang dan kerusakan yang sangat besar serta memuji keuletan orang Filipina.
Topan Haiyan kini telah menerjang negara tetangga Vietnam dan menghantam daerah dekat tujuan wisata Teluk Ha Long dengan kecepatan angin hingga 149 kilometer per jam. Sekitar 600.000 orang telah dievakuasi di beberapa wilayah di propinsi utara.

Badai terus bergerak dan mendekati perbatasan Cina. Namun kecepatan badai menurun dan masuk Kategori Satu. Pemerintah Cina juga mengeluarkan siaga waspada untuk wilayah Guangdong, Hainan.
Upaya penyelamatan di Filipina kini difokuskan pada Propinsi selatan, Propinsi Leyte dan ibukotanya Tacloban. Namun petugas kesulitan mendistribusikan bantuan karena medan yang sulit dilalui, juga terjadi aksi penjarahan dan sulitnya menertibkan masyarakat. Penjarahan terjadi dimana-mana terutama di supermarket besar dan pusat perbelanjaan.

Hampir seluruh rumah rata dengan tanah akibat badai masif yang menyertai Topan Haiyan. Para penjarah mengambil apa saja termasuk televisi untuk dijual lagi guna mendapatkan makanan, ujar pejabat Tacloban, Tecson John Lim.
Presiden Benigno Aquino, yang mengunjungi Tacloban, berjanji akan mengirimkan 300 polisi dan tentara untuk memulihkan perdamaian dan ketertiban. Badai itu begitu ganas hingga mengandaskan sebuah kapal besar ke pantai. Gelombang setinggi 10 meter telah menghanyutkan banyak kendaraan. Kota terdekat Padi juga rusak parah.

Namun terparah adalah Kota Tacloban. Ini adalah kota pertama di Filipina yang berhasil dibebaskan dari tangan penjajah Jepang dalam Perang Dunia II. Jendral Amerika Douglas MacArthur pertama kali mendarat di kota ini pada Oktober 1944. Tacloban sempat menjadi ibukota Filipina hingga Februari 1945. Setelah badai menerjang, penduduk masih panik dan ketakutan. Banyak orang berkumpul di bandara yang rusak dalam upaya keluar dari kota itu.
Menteri Dalam Negeri Mar Roxas mengatakan skala operasi bantuan kini semakin meluas karena banyak tempat telah berubah menjadi limbah lumpur dan puing-puing. Situasinya seperti dilanda gelombang tsunami.
Sementara di Propinsi Samar Timur, sekitar 309 orang tewas di Kota Basry dan 2.000 lainnya hilang serta banyak yang terluka. Komunikasi masih terbatas di banyak wilayah.
Di Guiuan, sebuah kota berpenduduk 40.000 ribu jiwa dekat lokasi badai Haiyan menerjang, seluruh rumah rata dengan tanah dan jalan penuh dengan puing-puing. Sedangkan Kota Baco di Propinsi Oriental Mindoro di barat laut, sekitar 80 persen berada di bawah air.
Berbagai negara dan lembaga menawarkan bantuan kepada Filipina termasuk PBB. Topan Haiyan adalah salah satu badai terparah di dunia yang melanda daratan. Haiyan menerjang enam ppulau di Filipina Tengah pada Jumat lalu.
Haiyan berkecepatan 235 kilometer per jam dengan kekuatan tiupan angin mencapai 275kilometer per jam dan disertai gelombang hingga setinggi. 15 meter serta hujan deras dengan curah hujan mencapai 400 milimeter di banyak tempat.

sumber :

http://www.harianterbit.com/2013/11/11/badai-ganas-haiyan-tewaskan-10-000-jiwa-di-filipina-selatan/

Menlu Australia Nyatakan Penyesalan Atas Kasus Penyadapan

Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop menemui Menlu Marty Natalegawa di Kementerian Luar Negeri Jakarta, Kamis (5/12), kunjungan pertama pejabat tinggi negara tersebut ke Indonesia sejak munculnya ketegangan terkait dugaan penyadapan atas percakapan telepon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan beberapa pejabat lainnya.

Usai pertemuan yang berlangsung tertutup, Bishop menyampaikan rasa penyesalan yang mendalam dari pemerintah Australia terkait peristiwa tersebut, dengan menambahkan bahwa Australia berjanji tidak akan mengulangi hal yang sama.

“Kami menyesalkan peristiwa yang mengarah pada situasi ini, kami menyesalkan tindakan-tindakan yang membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan rakyat Indonesia terluka. Pemerintahan (Perdana Menteri Tony) Abbott menegaskan tidak akan melakukan apapun, dengan menggunakan aset-aset dan sumber-sumber daya di pemerintahan, dengan berbagai cara untuk menyakiti Indonesia. Ini adalah komitmen pemerintah Abbott,” ujar Bishop pada jumpa pers gabungan.

Ia menambahkan, pemerintah Australia menyambut baik usulan penetapan tata perilaku yang diajukan Presiden Yudhoyono dalam memulihkan kembali hubungan kerja sama kedua negara.

Marty mengatakan pemerintah Indonesia menyambut baik komitmen Perdana Menteri Abbott untuk tidak melakukan hal-hal yang merugikan atau mengganggu kepentingan Indonesia.

“Kita menggarisbawahi dan memahami betapa pentingnya hubungan bilateral kedua negara,” ujarnya.

Meski demikian Marty menegaskan, hubungan bilateral kedua negara, khususnya menyangkut masalah pertukaran informasi, intelijen dan kerjasama militer masih dihentikan sementara sampai terciptanya komitmen bersama.

“Khusus mengenai tiga bidang kerja sama yang ditangguhkan pelaksanaannya, tentu ini tetap demikian halnya. Namun tadi sepakat, sementara penangguhan itu dilakukan, akan ada komunikasi kedua belah pihak untuk memastikan hal-hal yang muncul sebagai akibat dari penangguhan kerja sama tersebut bisa dikomunikasikan dengan baik antar kedua negara,” ujarnya.

Lebih lanjut Marty menjelaskan ini baru tahap awal pertemuan demi pertemuan yang akan berlangsung ke depannya untuk mematangkan langkah-langkah normalisasi hubungan Indonesia-Australia.

“Terutama penyusunan yang dinamakan common understanding, joint understanding, atau code of conduct ke depannya. Ini tentu kita akan lakukan setelah tahapan pertama. Ini masih tahapan pertama. Komunikasi masih akan terus berjalan,” ujarnya.

sumber :

http://www.voaindonesia.com/content/menlu-australia-nyatakan-penyesalan-atas-kasus-penyadapan/1804054.html