Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno.
Orde Baru berlangsung dari tahun 1968 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meski hal ini dibarengi praktek korupsi yang merajalela di negara ini. Selain itu, kesenjangan antara rakyat yang kaya dan miskin juga semakin melebar.
Orde Baru
Pada 1968, MPR secara resmi melantik Soeharto untuk masa jabatan 5 tahun sebagai presiden, dan dia kemudian dilantik kembali secara berturut-turut pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan [[1998].
Politik
Presiden Soeharto memulai "Orde Baru" dalam dunia politik Indonesia dan secara dramatis mengubah kebijakan luar negeri dan dalam negeri dari jalan yang ditempuh Soekarno pada akhir masa jabatannya. Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi sebagai tujuan utamanya dan menempuh kebijakannya melalui struktur Administratif yang didominasi militer namun dengan nasehat dari ahli ekonomi didikan Barat. DPR dan MPR tidak berfungsi secara efektif. Anggotanya bahkan seringkali dipilih dari kalangan militer, khususnya mereka yang dekat dengan Cendana. Hal ini mengakibatkan Aspirasi rakyat sering kurang didengar oleh pusat. Pembagian PAD juga kurang adil karena 70% dari PAD tiap provinsi tiap tahunnya harus disetor kepada Jakarta, sehingga melebarkan jurang pembangunan antara pusat dan daerah.
Eksploitasi sumber daya
Selama masa pemerintahannya, kebijakan-kebijakan ini, dan pengeksploitasian sumber daya alam secara besar-besaran menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang besar namun tidak merata di Indonesia. Contohnya, jumlah orang yang kelaparan dikurangi dengan besar pada tahun 1970-an dan 1980-an.
http://indonesiaindonesia.com/f/2390-indonesia-era-orde-baru/
Rabu, 04 April 2012
sistem perekonomian indonesia sangan menentang adanya sistem Free fight liberalism,etatisme,dan Monopoli
Didalam perekonomian Indonesia tidak mengizinkan adanya :
Free fight liberalism :
Adanya kebebasan yang tidak terkendali terjadinya eksploitasi kaum ekonomi yang lemah, akibat semakin bertambah luasnya jurang emisah si kaya dan si miskin.
Adanya kebebasan yang tidak terkendali terjadinya eksploitasi kaum ekonomi yang lemah, akibat semakin bertambah luasnya jurang emisah si kaya dan si miskin.
Etatisme :
Keikutsertaan pemerintah yang terlalu dominan sehingga mematikan motifasi dan kreasi dari masyarakat untuk berkembang dan bersaing secara srhat.
Keikutsertaan pemerintah yang terlalu dominan sehingga mematikan motifasi dan kreasi dari masyarakat untuk berkembang dan bersaing secara srhat.
Monopoli :
Bentuk pemustakaan kekuataan ekonomi pada satu hal tertentu, sehingga tidak memberikan pilihan lain pada konsumen untuk tidak mengikuti keinginan sang monopoli.
Bentuk pemustakaan kekuataan ekonomi pada satu hal tertentu, sehingga tidak memberikan pilihan lain pada konsumen untuk tidak mengikuti keinginan sang monopoli.
Sumber : buku prekonomian Indonesia gunadarma
Senin, 02 April 2012
SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA BERDASARKAN DEMOKRASI EKONOMI
sistem perekonomian di Indonesia harus berorientasi pada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan, serta Keadilan Sosial. Hal terpenting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan sistem perekonomian di Indonesia adalah KEADILAN yang merupakan titik tolak, proses, serta sekaligus sebagai tujuan dari pelaksanaan ekonomi di Indonesia.
Sedangkan dalam UUD 1945, pasal yang memuat tentang sistem perekonomian Indonesia adalah pasal 33 beserta ayat-ayat yang terkandung di dalamnya. Pada ayat 1 dalam pasal 33 tersebut menyebutkan bahwa "perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Pada ayat 3 menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan pada ayat 4 dijelaskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan atas dasar demokrasi ekonomi, dengan prinsip-prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Jadi jelas sudah, apa yang menjadi landasan sistem perekonomian di Indonesia. Secara teori, sistem perekonomian Indonesia sudah sangat sempurna. Namun pada kenyataannya terjadi banyak penyimpangan sehingga melenceng jauh dari teori. Hal ini sangat disesalkan karena mengingat Indonesia sebenarnya negara yang sangat kaya kana hasil alam yang sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
Sistem demokrasi ekonomi indonesia. Sistem perekonomian nasional indonesia. Penerapan sistem ekonomi indonesia pasal 33 ayat 1 2 3 4 5 uud 1945. Penerapan sistem ekonomi indonesia. Makalah tentang perekonomian indonesia. Penerapan sistem ekonomi. Teori sistem ekonomi.
Makalah demokrasi ekonomi dan keadilan sosial. Makalah sistem perekonomian dunia. Uud perekonomian. Sistem hukum ekonomi di indonesia. Sestem ekonomi. Ekonomi yang ada di indonesia. Sistem perekonomian demokrasi indonesia.
Pasal pasal tentang ekonomi. Sistem demokrasi ekonomi. Artikel tentang sistem perekonomian. Penerapan demokrasi ekonomi di indonesia. Makalah sistem perekonomian. Contoh sistem ekonomi di indonesia. Pasal sila ke 4.
Sistem ekonomi indonesia pancasila. Sistem perekonomian demokrasi pancasila. Tentang sistem perekonomian indonesia. Contoh kasus sila pertama dalam pancasila. Contoh makalah sistem ekonomi. Contoh pasal 33. Kasus sila ke 3.
Kasus sistem ekonomi. Resume sistem perekonomian indonesia.
http://carapedia.com/sistem_perekonomian_indonesia_info206.html
Sedangkan dalam UUD 1945, pasal yang memuat tentang sistem perekonomian Indonesia adalah pasal 33 beserta ayat-ayat yang terkandung di dalamnya. Pada ayat 1 dalam pasal 33 tersebut menyebutkan bahwa "perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Pada ayat 3 menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan pada ayat 4 dijelaskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan atas dasar demokrasi ekonomi, dengan prinsip-prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Jadi jelas sudah, apa yang menjadi landasan sistem perekonomian di Indonesia. Secara teori, sistem perekonomian Indonesia sudah sangat sempurna. Namun pada kenyataannya terjadi banyak penyimpangan sehingga melenceng jauh dari teori. Hal ini sangat disesalkan karena mengingat Indonesia sebenarnya negara yang sangat kaya kana hasil alam yang sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
Sistem demokrasi ekonomi indonesia. Sistem perekonomian nasional indonesia. Penerapan sistem ekonomi indonesia pasal 33 ayat 1 2 3 4 5 uud 1945. Penerapan sistem ekonomi indonesia. Makalah tentang perekonomian indonesia. Penerapan sistem ekonomi. Teori sistem ekonomi.
Makalah demokrasi ekonomi dan keadilan sosial. Makalah sistem perekonomian dunia. Uud perekonomian. Sistem hukum ekonomi di indonesia. Sestem ekonomi. Ekonomi yang ada di indonesia. Sistem perekonomian demokrasi indonesia.
Pasal pasal tentang ekonomi. Sistem demokrasi ekonomi. Artikel tentang sistem perekonomian. Penerapan demokrasi ekonomi di indonesia. Makalah sistem perekonomian. Contoh sistem ekonomi di indonesia. Pasal sila ke 4.
Sistem ekonomi indonesia pancasila. Sistem perekonomian demokrasi pancasila. Tentang sistem perekonomian indonesia. Contoh kasus sila pertama dalam pancasila. Contoh makalah sistem ekonomi. Contoh pasal 33. Kasus sila ke 3.
Kasus sistem ekonomi. Resume sistem perekonomian indonesia.
http://carapedia.com/sistem_perekonomian_indonesia_info206.html
Perkembangan sistem Ekonomi sebelum Orde baru
Sejak berdirinya negara RI, sudah banyak tokoh-tokoh negara pada saat itu yang telah merumuskan bentuk perekonomian yang tepat bagi bangsa Indonesia, baik secara individu maupun diskusi kelompok.
Seperti Bung Hatta sendiri, semasa hidupnya mencetuskan ide, bahwa dasar perekonomian Indonesia yang sesuai cita-cita tolong menolong adalah koperasi namun bukan berarti semua kegiatan ekonomi harus dilakukan secara koperasi, pemaksaan terhadap bentuk ini justru telah melanggar dasar ekonomi koperasi.
Demikian juga dengan tokoh ekonomi Indonesia saat itu, Sumitro Djojohadikusumo, dalam pidatonya di Amerika tahun 1949, menegaskan bahwa yang dicita-citakan adalah ekonomi semacam campuran.
Menurut UUD 1945, sistem perekonomian Indonesia tercantum dalam pasal-pasal 23, 27, 33 & 34. Demokrasi Ekonomi dipilih karena memiliki ciri-ciri positif yang di antaranya adalah (Suroso, 1993)
- Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
--Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak yang di kuasai oleh negara.
-Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
-Pengawasan terhadap kebijaksanaannya serta sumber-sumber kekuatan dan keuangan negara digunakan dengan permufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat.
-Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan kehidupan yang layak.
-Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
di dalam perekonomian Indonesia tidak mengijinkan adanya :
1.Free fight liberalism, yaitu adanya suatu kebebasan usaha yang tidak terkendali
2.Etatisme, yaitu keikutsetaan pemerintah yang terlalu dominan
2.Etatisme, yaitu keikutsetaan pemerintah yang terlalu dominan
3.Monopoli,suatu bentuk pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok tertentu,
Meskipun pada awal perkembangannya perekonomian Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila, Demokrasi Ekonomi dan “mungkin campuran”, namun bukan berarti sistem perekonomian liberalis dan etatisme tidak pernah terjadi di Indonesia. Awal tahun 1950an- 1957an merupakan bukti sejarah adanya corak liberalis dalam perekonomian Indonesia. Demikian juga dengan sistem etatisme, yang mewarnai sistem perekonomian Indonesia pada tahun 1960an sampai dengan masa orde baru
Walaupun demikian, semua program dan rencana tersebut tidak memberikan hasil yang berarti bagi perekonomian Indonesia. Beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan adalah:
-Program-program tersebut disusun oleh tokoh-tokoh yang relatif bukan di bidangnya, namun oleh tokoh politik, dengan demikian keputusan-keputusan yang dibuat cenderung mentitikberatkan pada masalah politik, bukan masalah ekonomi.
-Kelanjutan dari akibat di atas, dana negara yang seharusnya di alokasikan untuk kepentingan kegiatan ekonomi, justru di alokasikan untuk kegiatan politik & perang
-Faktor berikutnya adalah terlalu pendeknya masa kerja setiap kabinet yang dibentuk (setiap parlementer saat itu). Tercatat tidak kurang dari 13x kabinet yang berganti pada ssat itu. Akibatnya program-program dan rencana ekonomi yang telah disusun masing-masing kabinet tidak dapat dijalankan dengan tuntas.
- Disamping itu program dan rencana yang disusun kurang memperhatikan potensi dan aspirasi dari berbagai pihak. Selain itu, putusan individu dan partai lebih di dominankan daripada kepentingan pemerintah dan negara.
Minggu, 01 April 2012
Perkembangan Sistem Perekonomian
Si Sistem perekonomian pasar (Kapitalisme/Liberalisme)
Dasar bekerjanya sistem ini adalah adanya sistem tangan-tangan yang tidak kelihatan (invisible hand) dicetuskan oleh ahli ekonomi Adam Smith. Buku Adam Smith yang berjudul “the theory of sentiments” menjadi kerangka moral bagi ide-ide ekonominya (1959). Paham kebebasan ini sejalan dengan pandangan ekonomi kaum klasik, dimana mereka menganut paham “laissez faire” yang mengendaki kebebasan melakukan kegiatan ekonomi dengan seminim mungkin campur tangan pemerintah.
v Secara umum karakteristik sistem ekonomi Kapitalis/Liberalis adalah :
· Faktor-faktor produksi (tanah, modal, tenaga kerja, kewirausahaan) dimiliki dan dikuasai oleh pihak swasta
· Pengambilan keputusan ekonomi bersifat desentralisasi, diserahkan kepada pemilik factor produksi dan akan dikoordinis oleh mekanisme pasar yang berlaku
· Rangsangan insentif atau umpan balik diberikan dalam bentuk utama materi sebagai sarana memotivasi para pelaku ekonomi
v Contoh Negara yang menganut sistem kapitalis/liberalis :
· Amerika Serikat,
· Jepang,
· Austria,
· Mesir, dll.
Sistem perekonomian perencanaan (Etatisme/Sosialis)
Menurut Karl Max dalam sistem ini kegiatan ekonomi sepenuhnya diatur dibawah kendali Negara. Sistem ini dapat kita lihat pada Negara yang menganut paham komunisme, seperti Uni Sovyet misalnya.
v Sistem sosialis sendiri terdiri dari :
Ø Sistem sosialis pasar, dengan karakteristik :
· Faktor-faktor produksi dimiliki dan dikuasai oleh pihak pemeritah/Negara
· Pengambilan keputusan ekonomi bersifat desentralisasi dengan dikoordinasi oleh pasar
· Rangsangan dan insentif diberikan berupa material dan moral, sebagai sarana motivasi bagi para pelaku ekonomi
Ø Sistem sosialis terencana (komunisme), dengan karakteristik :
· Faktor-faktor produksi dimiliki dan dikuasai oleh pihak pemerintah/Negara
· Pengambilan keputusan ekonomi bersifat sentralisasi dengan dikoordinasi secara terencana
· Rangsangan dan insentif diberikan berupa material dan moral sebagai sarana motivasi bagi para pelaku ekonomi
Dengan semakin berkembangnya kesadaran masyarakat dan tuntutan perekonomian internasional, tampaknya sistem sosialis terencana ini mulai ditinggalkan oleh penganutnya. Salah satu contoh adalah yang diawali oleh presiden Rusia, Gorbachef dengan tindakan pembaharuannya. Dan akhir-akhir ini dengan mulai pecahnya Negara-negara berpaham komunisme yang didalam perekonomiannya cenderung bersistem sosialis.
Sistem perekonomian campuran
Sistem perekonomian campuran merupakan kombinasi dari Liberalis dan etatisme dan menyarankan perlu campur tangan pemerintah secara aktif dalam kebebasan pihak swasta dalam melaksanakan kegiatan ekonominya. Dalam system perekonomian internasional, adanya transaksi-transaksi ekonomi internasional seperti : transaksi-transaksi ekonomi intrnasional bilateral maupun transaksi-transaksi ekonomi internasional multilateral. Akan tetapi, pada dasarnya dapat dibedakan antara lain : transaksi perdagangan impor-ekspor barang dan jasa, transaksi penanaman modal, transaksi unilateral, transaksi hutang-piutang dan transaksi moneter.
Pada sistem perekonomian campuran terdiri dari dua peran, yaitu :
1. Pasar terdiri dari pembeli dan penjual
Dalam sebuah pasar terdiri dari pembeli dan penjual (pedagang atau pemasok) yang berinteraksi untuk menentukan harga barang dan jumlah produksi dan jual-beli. Produsen adalah sebagai pembeli dan rumah tangga adalah sebai penjualnya.
2. Peran pemerintah
· Produksi/konsumsi. Pemerintah memproduksi banyak barang dan jasa
· Perencanaan dan stabilisasi. Pemerintah terlibat dalam perencanaan perekonomian negaranya dan dalam stabilisasi tingkat-tingkat kegiatan ekonomi
· Kepemilikan. Pemerintah memiliki sebagian penting sumber-sumber daya nasional untuk hidup masyarakatnya.
· Kesejahteraan. Pemerintah sebagai program kesejahteraan langsung karena pemerintah mentransfer pendapatan dari satu ke lain kelompok.
· Regulasi/pengaturan. Pemerintah terlibat dalam pengaturan kegiatan ekonomi untuk melindungi kepentingan masyarakat.
PERBEDAAN SISTEM PEREKONOMIAN YANG ADA
Pe perekonomian terencana
Ada dua bentuk utama perekonomian terencana, yaitu komunisme dan sosialisme. Sebagai wujud pemikiran Karl Marx, komunisme adalah sistem yang mengharuskan pemerintah memiliki dan menggunakan seluruh faktor produksi. Namun, lanjutnya, kepemilikan pemerintah atas faktor-faktor produksi tersebut hanyalah sementara; Ketika perekonomian masyarakat dianggap telah matang, pemerintah harus memberikan hak atas faktor-faktor produksi itu kepada para buruh. Uni Soviet dan banyak negara Eropa Timur lainnya menggunakan sistem ekonomi ini hingga akhir abad ke-20. Namun saat ini, hanya Kuba, Korea Utara, Vietnam, dan RRC yang menggunakan sistem ini. Negara-negara itu pun tidak sepenuhnya mengatur faktor produksi. China, misalnya, mulai melonggarkan peraturan dan memperbolehkan perusahaan swasta mengontrol faktor produksinya sendiri.
Perekonomian pasar
Perekonomian pasar bergantung pada kapitalisme dan liberalisme untuk menciptakan sebuah lingkungan di mana produsen dan konsumen bebas menjual dan membeli barang yang mereka inginkan (dalam batas-batas tertentu). Sebagai akibatnya, barang yang diproduksi dan harga yang berlaku ditentukan oleh mekanisme penawaran-permintaan.
Pe Perekonomian terencana
Ada dua bentuk utama perekonomian terencana, yaitu komunisme dan sosialisme. Sebagai wujud pemikiran Karl Marx, komunisme adalah sistem yang mengharuskan pemerintah memiliki dan menggunakan seluruh faktor produksi. Namun, lanjutnya, kepemilikan pemerintah atas faktor-faktor produksi tersebut hanyalah sementara; Ketika perekonomian masyarakat dianggap telah matang, pemerintah harus memberikan hak atas faktor-faktor produksi itu kepada para buruh. Uni Soviet dan banyak negara Eropa Timur lainnya menggunakan sistem ekonomi ini hingga akhir abad ke-20. Namun saat ini, hanya Kuba, Korea Utara, Vietnam, dan RRC yang menggunakan sistem ini. Negara-negara itu pun tidak sepenuhnya mengatur faktor produksi. China, misalnya, mulai melonggarkan peraturan dan memperbolehkan perusahaan swasta mengontrol faktor produksinya sendiri.
pe perekonomian pasar campuran
Perekonomian pasar campuran atau mixed market economies adalah gabungan antara sistem perekonomian pasar dan terencana. Menurut Griffin, tidak ada satu negara pun di dunia ini yang benar-benar melaksanakan perekonomian pasar atau pun terencana, bahkan negara seperti Amerika Serikat. Meskipun dikenal sangat bebas, pemerintah Amerika Serikat tetap mengeluarkan beberapa peraturan yang membatasi kegiatan ekonomi. Misalnya larangan untuk menjual barang-barang tertentu untuk anak di bawah umur, pengontrolan iklan (advertising), dan lain-lain. Begitu pula dengan negara-negara perekonomian terencana. Saat ini, banyak negara-negara Blok Timur yang telah melakukanprivatisasi—pengubahan status perusahaaan pemerintah menjadi perusahaan swasta.
· Kustituanto, Bambang, Rudy Badrudin, 1994, Ekonomi Makro, Penerbit GUNADARMA, Jakarta
· Budi Setyawan, Aris, 1997, Perekonomian Indonesia, Penerbit GUNADARMA, Jakarta
· Tambunan, Tulus, Dr. 2003. Perekonomian Indonesia (Beberapa Masalah Penting). Jakarta: Ghalia Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_perekonomian
http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_perekonomian
Pengertian Sistem Perekonomian Indonesia
Pengertian Sistem Ekonomi
Istilah “system” berasal dari kata “systema” yang berasal dari bahasa “yunani”, yang dapat diartikan sebagai: Keseluruhan yang terdiri dari macam – macam bagian.
Pengertian system ekonomi
Ialah mencakup seluruh proses dan kegiatan masyarakat dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup atau mencapai kemakmuran. Berbagai permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh semua Negara di dunia, hanya dapat diselesaikan berdasarkan system ekonomi yang dianut oleh masing – masing Negara. System ekonomi merupakan perpaduan dari aturan – aturan atau cara – cara yang menjadi satu kesatuan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam perekonomian.
Ialah mencakup seluruh proses dan kegiatan masyarakat dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup atau mencapai kemakmuran. Berbagai permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh semua Negara di dunia, hanya dapat diselesaikan berdasarkan system ekonomi yang dianut oleh masing – masing Negara. System ekonomi merupakan perpaduan dari aturan – aturan atau cara – cara yang menjadi satu kesatuan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam perekonomian.
• Tujuan system ekonomi
Tujuan system ekonomi suatu Negara pada umumnya meliputi empat tugas pokok yakni:
Tujuan system ekonomi suatu Negara pada umumnya meliputi empat tugas pokok yakni:
1. Menentukan apa, berapa banyak dan bagaimana produk – produk dan jasa – jasa yang di butuhkan akan dihasilkan.
2. Mengalokasikan produk nasional bruto (PNB) untuk konsumsi rumah tangga, konsumsi masyarakat, penggantian stok modal, investasi.
3. Mendistribusikan pendapatan nasional (PN), diantaranya anggota masyarakat: sebagai upah atau gajih, keuntungan perusahaan, bunga dan sewa.
4. Memelihara dan meningkatkan hubungan ekonomi dengan luar negeri.
2. Mengalokasikan produk nasional bruto (PNB) untuk konsumsi rumah tangga, konsumsi masyarakat, penggantian stok modal, investasi.
3. Mendistribusikan pendapatan nasional (PN), diantaranya anggota masyarakat: sebagai upah atau gajih, keuntungan perusahaan, bunga dan sewa.
4. Memelihara dan meningkatkan hubungan ekonomi dengan luar negeri.
http://www.ekonomirakyat.org/edisi_3/artikel_4.htm
oleh Quantum Enterprise pada Desember 8, 2009
Drs. Wahyu Hidayat R, M.M
Nama : Mita Kurniasih
Npm : 24211511
Mata Kuliah : Perekonomian indonesia IT-022242
oleh Quantum Enterprise pada Desember 8, 2009
Drs. Wahyu Hidayat R, M.M
Nama : Mita Kurniasih
Npm : 24211511
Mata Kuliah : Perekonomian indonesia IT-022242
Senin, 05 Maret 2012
Hancur
Aku sedih dengan ukiran yang indah memuja akan dunia
Luka yang memahat
Luka yang begitu menusuk
Luka yang yang menghujam jantungku
Tapi tidak ada yang tahu bahwa aku kecewa dalam cerita...
Luka yang begitu menusuk
Luka yang yang menghujam jantungku
Tapi tidak ada yang tahu bahwa aku kecewa dalam cerita...
Sampai untuk berpikir tentang cinta
Dengan hati bukan mata rasakan cinta
Untuk kehilangan akal sehat
Dan untuk membuat aku tenggelam...
Tenggelam dalam kesedihan
Tenggelam dalam kepedihan dan kehancuran
Dan untuk membuat aku tenggelam...
Tenggelam dalam kesedihan
Tenggelam dalam kepedihan dan kehancuran
Dengan semua janji-janji busuk (jambu) mu
Dengan semua Janji-janji palsu mu
Membuat sayap ini patah dan mati ...
Aku menangis meratapi takdir
Merasa seakan dunia ini tak berarti lagi
Dan kini hanya kesedihan, kekecewaan yang menemaniku
Cinta ini sungguh aku tidak mengerti...
Dengan semua Janji-janji palsu mu
Membuat sayap ini patah dan mati ...
Aku menangis meratapi takdir
Merasa seakan dunia ini tak berarti lagi
Dan kini hanya kesedihan, kekecewaan yang menemaniku
Cinta ini sungguh aku tidak mengerti...
Langganan:
Postingan (Atom)